Puluhan ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Umat dan Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di Pintu Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta, Ahad (4/9). Mereka mengajak warga Ibu Kota untuk mendukung pemimpin Muslim pada Pilgub DKI 2017.

Aliansi itu terdiri atas para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum RT/RW, Laskar Luar Batang, Amju, dan sejumlah organisasi lain. Aksi yang diikuti anak-anak, remaja, hingga dewasa itu digelar mulai pukul 09.00 WIB dan rampung sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam aksinya, peserta juga membentangkan spanduk bernadakan penolakan terhadap pemimpin non-Muslim. Mereka juga membawa bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lainnya.

Juru bicara HTI, Ismail Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan, kepemimpinan adalah perkara yang sangat penting. Dalam pandangan Islam, kata dia, kemaslahatan bersama atau rahmatan lil alamin hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam dan menegakkan amar makruf nahi mungkar.

"Tanpa syariah Islam yang diterapkan secara kafah, yang terjadi bukan kemaslahatan atau kerahmatan, melainkan mafsadat atau kerusakan seperti yang terlihat saat ini," ucap dia.

Maka, syarat utama pemimpin haruslah seorang Muslim. "Bila bukan Muslim, bagaimana mungkin ia bisa diharapkan menerapkan syariah dan menegakkan amar makruf, sedangkan ia tidak beriman pada syariah dan tidak memahami kewajiban amar makruf nahi mungkar?" ujarnya.

"Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, sebagaimana disebut dalam Alquran surah an-Nisa ayat 41, haram mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin bagi Muslimin," kata Ismail.

Menurut dia, tentang haramnya mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin telah menjadi kesepakatan para ulama. Ia menyerukan kepada seluruh umat Islam di wilayah DKI Jakarta, khususnya, untuk bersatu, bahu-membahu, dan berjuang memilih pemimpin Muslim di wilayah ini yang dalam sejarahnya sesungguhnya senantiasa lekat dengan perjuangan Islam.

"Serta tetap teguh, sabar, dan istiqamah dalam perjuangan demi terwujudnya kehidupan Islami melalu tegaknya syariah dan khilafah. Tidak gentar terhadap setiap tantangan, hambatan, dan ancaman hingga cita-cita mulia itu benar-benar terwujud," ucap Ismail.

Pendamping Sandiaga
Sementara, Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) melihat pertemuan bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno dengan ahli tata kota, Marco Kusumawijaya, memiliki dua kemungkinan. Pertama, pertemuan tersebut dalam rangka berdiskusi seputar persoalan-persoalan serta solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta saat ini.

"Kerena, Pak Marco Kusumawijaya adalah ahli tata kota. Sandi memang rajin sekali melakukan road show kepada para ahli, pakar-pakar yang paham soal persoalan Jakarta, serta solusi-solusinya," kata Ketua Badan Pekerja MPJ Iwel Sastra kepada Republika, Ahad (4/9).

Iwel melanjutkan, pertemuan tersebut bisa juga karena Sandiaga ingin menjajaki Marco sebagai bakal calon wakil gubernurnya. Apalagi, setelah mendapatkan tiket dari Gerindra sebagai calon gubernur, Sandi bisa lebih leluasa untuk memilih wakil yang akan mendampinginya.

Namun begitu, Sandi bukan satu-satunya orang yang bisa memutuskan siapa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilgub DKI 2017. Pasalnya, pilihan sandi tersebut masih harus diajukan ke partai pendukung beserta koalisinya untuk dilakukan penilaian.

"Peluang Pak Marco untuk menjadi cawagub ada di tangan partai koalisi. Jadi, partai koalisi nanti yang akan memutuskan," ucap Iwel.

Akan tetapi, Sandi sebagai yang merekomendasikan tentu suaranya didengar oleh partai pendukungnya. Karena, partai koalisi yang mendukung tentunya ingin Sandi berpasangan dengan orang yang cocok. "Partai ingin dia berpasangan dengan orang yang dia juga sreg secara hati, visi, dan misi," kata Iwel. (ROL).*

CB Blogger September 06, 2016 Trendy Magz Bandung, Indonesia